- Formasi CPNS Kemenkumham 2019 menyediakan lowongan baru ribuan lulusan SLTA. Terdapat dua formasi jabatan yang terbuka bagi lulusan SMA atau sederajat. Keduanya ialah formasi jabatan Penjaga Tahanan sipir penjara dan Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana/Pemula. Di antara 23 jenis formasi jabatan CPNS Kemenkumham 2019, alokasi jumlah kursi untuk lowongan Penjaga Tahanan merupakan yang terbanyak. Tahun ini, Kemenkumham membuka lowongan CPNS Penjaga Tahanan. Dari lowongan CPNS penjaga tahanan itu, di antaranya tersedia bagi pelamar dari kategori formasi umum. Sebanyak lowongan diperuntukkan calon PNS sipir laki-laki. Sedangkan untuk calon PNS sipir perempuan tersedia 277 lowongan. Adapun 101 lowongan dibuka bagi pelamar penerimaan CPNS Penjaga Tahanan dari kategori formasi khusus putra/putri Papua dan Papua Barat. Lantas, berapa gaji PNS Penjaga Tahanan lulusan SMA untuk masa awal kerja? Gaji PNS Penjaga Tahanan di Kemenkumham Nilai gaji PNS Penjaga Tahanan yang lolos seleksi CPNS dengan bekal ijazah SMA bisa dilihat dalam perincian di bawah ini. Data berikut diperoleh berdasarkan ketentuan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur pendapatan PNS. 1. Gaji Pokok PNS Penjaga Tahanan Golongan jabatan PNS di awal masa kerja ditentukan, salah satunya oleh ijazah yang dipakai mendaftar seleksi CPNS. Hal ini sesuai ketentuan dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan isi Peraturan BKN 14/2018, pelamar yang mendaftar seleksi CPNS berbekal ijazah SMA akan diangkat menjadi calon PNS Golongan II A. Jadi, jenjang kepangkatan PNS yang melamar seleksi dengan ijazah SMA akan dimulai dari level Golongan II A. Besaran gaji pokok PNS pun berbeda-beda sesuai level golongan kepangkatan dan masa kerja. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, nilai gaji pokok PNS Golongan II A ialah Masa Kerja 0 Tahun Masa Kerja 1 Tahun Masa Kerja 3 tahun 2. Tunjangan Kinerja PNS Penjaga Tahanan Nilai tunjangan kinerja bagi PNS Penjaga Tahanan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2017. Nilai tunjangan kinerja ini disesuaikan dengan kelas jabatan. Penjaga Tahanan termasuk dalam kelas 5. Berdasarkan peraturan di atas, nilai tunjangan kinerja bagi PNS Penjaga Tahanan Satuan Pengaman Tahanan adalah sebesar 3. Tunjangan Lain Ada sejumlah jenis tunjangan untuk PNS, meski sebagian diberikan dengan syarat tertentu. Salah satu jenis tunjangan yang diterima oleh para PNS, termasuk Penjaga Tahanan, adalah uang makan. Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 tahun 2017, tunjangan uang makan PNS golongan I dan II dipatok per hari. Dengan asumsi bahwa PNS Penjaga Tahanan golongan II A bekerja 6 hari dalam sepekan, maka nilai uang makan bagi mereka dalam sebulan mencapai Rp840 ribu. Dari perincian di atas, kisaran nilai total gaji PNS Penjaga Tahanan di masa awal kerja golongan II A yang diterima setiap bulan bisa sebesar atau hampir Rp6 juta. Rincian Formasi CPNS Kemenkumham 2019 Kemenkumham telah mengumumkan rincian formasi CPNS 2019 yang dibuka di kementerian itu. Ada sebanyak formasi yang dibuka dalam penerimaan CPNS 2019 untuk penempatan di Kemenkumham. Ribuan lowongan CPNS 2019 di Kemenkumham tersebut diperuntukkan lulusan SMA atau sederajat, Diploma III D3 dan Sarjana S1 berbagai jurusan. Para pelamar seleksi CPNS Kemenkumham 2019 bisa memilih 23 jenis formasi jabatan. Berikut ini, detail 23 formasi jabatan beserta alokasinya. Formasi Jabatan KualifikasiPendidikan Formasi Khusus Formasi Umum Total AlokasiFormasi Penjaga Tahanan SMA Sederajat PapuaPria 71Wanita 8Papua BaratPria 20Wanita 2 Pria= 2497Wanita=277 2875 PemeriksaKeimigrasianPelaksana/Pemula SMA Sederajat PapuaPria 59Wanita 7Papua BaratPria 2Wanita 1 Pria= 528Wanita= 60 657 Dokter Ahli Pertama Dokter Umum 47 47 Perawat Ahli Pertama Ners 56 56 AnalisKepegawaian AhliPertama S-1 Hukum / S-1Administrasi Negara / S-1Manajemen SDM -Cumlaude 3-Disabilitas 2-Putra/Putri Papua dan Papua barat 1 27 33 PembimbingKemasyarakatanAhli Pertama S-1 Psikologi / S-1 Hukum / S-1 Ilmu Politik /S-1 Kesejahteraan Sosial/S-1 EkonomiManajemen /S-1 Ekonomi Akuntansi /S-1 Bisnis Manajemen /S-1 Kriminologi / S-1Sosiologi / S-1Pembangunan Sosialdan Kesejahteraan / S-1Antropologi / S-1 IlmuKomunikasi Cumlaude 29 262 291 Auditor AhliPertama S-1 Hukum / S-1Psikologi / S-1 Akuntansi/ S-1 Ilmu Pemerintahan/S-1 Administrasi Publik /S-1 Administrasi Negara Cumlaude 4 36 40 PengelolaPengadaanBarang/Jasa AhliPertama S-1 Akuntansi / S-1AdministrasiPemerintahan /S-1 Administrasi Negara /S-1 EkonomiPembangunan -Cumlaude 17 -Disabilitas 2 -Putra/Putri Papua dan Papua Barat2 146 167 AnalisKelembagaan S-1 Hukum / S-1 IlmuPemerintahan / S-1Administrasi Publik /S-1 Manajemen / S-1Kebijakan Publik Disabilitas 1 3 4 Analis PengaduanMasyarakat S-1 Hukum Disabilitas 1 5 6 AnalisPermasalahanHukum S-1 Hukum Disabilitas 1 2 3 Penata Keuangan S-1 Akuntansi / S-1Komputer Akuntansi -Cumlaude 8-Disabilitas 2 -Putra/Putri Papua dan Papua Barat 1 74 85 Pengelola BantuanHukum S-1 Hukum Cumlaude 9 Disabilitas 1Putra/Putri Papua dan Papua Barat 2 79 91 Pengelola BarangMilik Negara BMN D-III Akuntansi/ D-IIIKomputer Akuntansi 23 23 PengelolaKeamanan danKetertiban D-III AdministrasiPublik / D-III AdministrasiPemerintahan / D-IIIAdministrasi Negara 10 10 PengelolaKeuangan D-III Akuntansi / D-IIIKomputer Akuntansi 2 2 PengelolaPembinaan Bantuan S-1 Hukum Cumlaude 3 Disabilitas 2 25 30 Pranata LaporanKeuangan D-III Akuntansi / D-IIIKomputer Akuntansi Disabilitas 3 22 25 Pranata Sidik Jari D-III Sistem Informasi /D-III Teknologi Informasi /D-III ManajemenInformatika 2 2 Arsiparis AhliPertama S-1 Kearsipan / D-IVKearsipan Putra/Putri Papua dan Papua Barat 1 39 40 Assesor SDMAparatur AhliPertama S-1 Manajemen SDM /S-1 Hukum 9 9 Pranata KomputerAhli Pertama S-1 Teknik Informatika /S-1 Sistem Informasi / S-1Sistem dan TeknologiInformasi / S-1 TeknologiInformasi / S-1 TeknikKomputer / S-1 IlmuKomputer -Cumlaude 5 -Disabilitas 2-Putra/Putri Papua dan Papua Barat 1 42 50 Pranata HubunganMasyarakat AhliPertama S-1 Komunikasi / S-1Desain Komunikasi Visual/ S-1 ManajemenKomunikasi / JurnalistikKomunikasi Massa /S-1 HubunganMasyarakat -Cumlaude 5 -Disabilitas 2-Putra/Putri Papua dan Papua Barat 2 43 52 Sebagai informasi, Kemenkumham merupakan salah satu dari 68 kementerian/lembaga di pemerintah pusat yang membuka lowongan dalam penerimaan CPNS 2019. Selain itu, 467 pemda juga membuka lowongan CPNS 2019. Pendaftaran seleksi CPNS 2019 di ratusan instansi itu, termasuk Kemenkumham, dilakukan secara online melalui situs SSCASN BKN. Jadwal pendaftaran CPNS 2019 dibuka pada tanggal 11 sampai 25 November syarat pendaftaran CPNS Kemenkumham 2019 bisa dilihat pada link berita di bawah ini. Syarat CPNS Kemenkumham 2019 Lulusan SMA untuk Penjaga Tahanan Syarat Pemeriksa Keimigrasian CPNS Kemenkumham 2019 Lulusan SMA Tata Cara Pendaftaran dan Syarat Dokumen CPNS Kemenkumham 2019 Persyaratan CPNS 2019 dan Berkas Dokumen untuk Daftar di SSCASN BKN - Sosial Budaya Penulis Addi M IdhomEditor Agung DH
DidampingiKDEI Taipei, dan usai pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan dokumen PMI, mereka langsung menuju bandara keberangkatan di Bandara Kaohsiung, Taiwan, Jumat, 20 Agustus 2021 pukul 22.30 ETA. Di alur kedua, di titik debarkasi, ke-121 PMI dan delapan jenazah mendarat di Tanah Air pada Sabtu, 21 Agustus 2021 pukul 03.00 WIB dini hari
Ilustrasi Jabatan Fungsional Pemeriksa KeimigrasianPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa KeimigrasianRumpun Jabatan Imigrasi, Pajak, dan Asisten Profesional yang berkaitanInstansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaJabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan keimigrasian. Pejabat Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yang selanjutnya disebut Pemeriksa Keimigrasian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pekerjaan pemeriksaan keimigrasian. Pemeriksaan Keimigrasian adalah kegiatan pelayanan keimigrasian dalam mengatur lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia serta pengawasannya yang meliputi pemeriksaan dokumen keimigrasian, intelijen dan penindakan keimigrasian, pengendalian rumah detensi imigrasi dan pengelolaan informasi keimigrasian. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan ke luar wilayah Indonesia. Dokumen Keimigrasian adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratifPemeriksa Keimigrasian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pemeriksaan Keimigrasian. Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud merupakan jabatan karier dan Jenjang Jabatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan. Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas a. Pemeriksa Keimigrasian Pemulab. Pemeriksa Keimigrasian Terampil/Pelaksanac. Pemeriksa Keimigrasian Mahir/Pelaksana Lanjutan d. Pemeriksa Keimigrasian Jabatan, Unsur dan Sub Unsur Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yaitu melaksanakan pemeriksaan keimigrasian. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas Unsur Utama dan Unsur Penunjang. Unsur utama terdiri atas a Pendidikan, b Pemeriksaan Keimigrasian, dan c Pengembangan Profesi. Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud terdiri atas Unsur Pendidikan, meliputi 1 pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar, 2 pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang keimigrasian dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan STTPL atau Sertifikat, dan 3 pendidikan dan pelatihan prajabatanPelaksanaan Pemeriksaan Keimigrasian terdiri atas 1 pelayanan pemeriksaan dokumen keimigrasian; 2 intelijen dan penindakan keimigrasian; 3 pengendalian rumah detensi imigrasi; dan 4. informasi keimigrasianPengembangan Profesi, meliputi 1 pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang keimigrasian; 2 penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang keimigrasian; 3 penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang keimigrasianUnsur Penunjang meliputi a pengajar/pelatih di bidang keimigrasian; b peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang keimigrasian; c keanggotaan dalam organisasi profesi; d keanggotaan dalam Tim Penilai; e perolehan penghargaan/tanda jasa; dan f perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya. Pengangkatan Dalam Jabatan dan KompetensiPejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian dilakukan melalui pengangkatan a pertama; b perpindahan dari jabatan lain; dan c yang menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan. Kompetensi Pemeriksa Keimigrasian, meliputi a kompetensi teknis; b kompetensi manajerial; dan c kompetensi sosial-kultural. Target Angka KreditPemeriksa Keimigrasian setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit sebagai berikut a 3,75 tiga koma tujuh puluh lima untuk Pemeriksa Keimigrasian Pemula; b 5 lima untuk Pemeriksa Keimigrasian Terampil/ Pelaksana; c 12,5 dua belas koma lima untuk Pemeriksa Keimigrasian Mahir/Pelaksana Lanjutan; dan d 25 dua puluh lima untuk Pemeriksa Keimigrasian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak berlaku bagi Pemeriksa Keimigrasian yang menduduki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. Jumlah Angka Kredit yang berhasil dikumpulkan oleh pejabat fungsional Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana dimaksud sebagai dasar untuk penilaian Keimigrasian Penyelia yang menduduki pangkat paling tinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 dua puluh Angka Kredit dari kegiatan Pemeriksa Keimigrasiandan pengembangan profesi. Tunjangan JabatanTunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2017, adalah sebagai berikut a. Pemeriksa Keimigrasian Penyelia, Rp. Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana Lanjutan, Rp. Pemeriksa Keimigrasian Pelaksana, Rp. mendapatkan Presiden Nomor 25 tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian, silahkan download beberapa informasi mengenai Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian. Bagi anda yang ingin mendapatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian, silahkan download Lainnya dari Blog Coesmana Family.
KEIMIGRASIANPIN PEMULA JFT PEMERIKSA di Tokopedia ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Cicilan 0% ∙ Kurir Instan.
Denganrincian lowongan untuk sipir atau penjaga tahanan sebanyak 2.875 formasi dan untuk pemeriksa keimigrasian pelaksana/Pemula disediakan sebanyak 657 formasi. Kementerian/lembaga lain yang pada 2019 juga membuka lowongan bagi lulusan SMA sederajat antara lain Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian
. sicoz06f2i.pages.dev/290sicoz06f2i.pages.dev/229sicoz06f2i.pages.dev/116sicoz06f2i.pages.dev/68sicoz06f2i.pages.dev/362sicoz06f2i.pages.dev/171sicoz06f2i.pages.dev/180sicoz06f2i.pages.dev/301sicoz06f2i.pages.dev/295
gaji pemeriksa keimigrasian pemula